Membuka Tirai Kebenaran

LARANGAN Baru Pemerintah Indonesia, Mulai Berlaku Tadi Malam Kamis (2/4/2020) Sejak Pukul 00.00

3 min read

JAKARTA, Masih terkait dengan penanganan covid 19, telah dikeluarkan larangan baru pemerintah.

Larangan kepada warga negara asing (WNA) untuk masuk atau transit ke Indonesia saat pandemi virus corona.

Hal itu merupakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pencegahan virus corona atau Covid-19.

Larangan tersebut telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting menyatakan, laranga tersebut berlaku mulai Kamis (2/4/2020) pukul 00.00 WIB.

“Peraturan ini akan diberlakukan mulai tanggal 2 April 2020, pukul 00.00 WIB sampai dengan masa pandemi Covid-19 berakhir yang dinyatakan oleh instansi berwenang,” kata Jhoni seperti dikutip dari Kompas.com.

Larangan itu diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Mencermati perkembangan wabah Covid-19 yang telah menjadi pandemi di lebih dari 150 negara, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan larangan bagi orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia,” ujar Jhoni.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, melalui sambungan konferensi video seusai rapat bersama Presiden, Selasa (31/3/2020).

“Telah diputuskan bahwa semua kunjungan dan transit WNA ke wilayah indonesia untuk sementara akan dihentikan,” ujar Retno.

Retno Marsudi juga menjelaskan adanya pengecualian terhadap kebijakan tersebut.

Pengecualian tersebut berlaku untuk WNA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas), Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap), izin tinggal diplomatik, dan izin tinggal sejenis lainnya.

Warga negara asing (WNA) yang memiliki persyaratan di atas masih diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia.

Selain itu, tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, awak alat angkut baik laut, udara maupun darat, serta orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional.

Meski demikian, warga negara asing (WNA) yang berada dipengecualian tersebut tentu harus memenuhi persyaratan.

Adapun persyaratannya yaitu adanya surat keterangan sehat dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara.

Kemudian, telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas Covid-19 serta pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Di samping itu, kebijakan tersebut juga mengatur warga negara asing (WNA) pemegang izin tinggal kunjungan (termasuk bebas visa kunjungan dan visa on arrival) yang telah berakhir dan/ atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi.

“Dengan diberlakukannya Permenkumham ini, maka Permenkumham Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku,” kata Jhoni.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menyampaikan kebijakan larangan WNA untuk masuk ke Indonesia.

“Mengenai perlintasan WNA saya minta kebijakan yang mengatur perlintasan WNA ke indonesia dievaluasi secara reguler, secara berkala, untuk antisipasi pergerakan Covid-19 dari berbagai negara yang ada di dunia,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan, adanya kasus positif Covid-19 dari WNA cenderung dialami negara-negara yang mampu mengurangi pasien positif Covid-19 dari negara mereka.

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia memutuskan kebijakan pelarangan WNA ke Indonesia untuk sementara waktu.

“Maka, kita harus perkuat kebijakan yang mengatur perlintasan lalu lintas WNA ke Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.

Pembatasan Sosial Skala Besar Ditetapkan

Upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 yang dilakukan pemerintah ialah ditetapkannya pembatasan sosial berskala besar.

Keputusan ini didasarkan pada status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat virus corona Covid-19 yang telah ditetapkan.

Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020) malam. Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan). (Kompas.com/Dokumen Istana Negara)
Kebijakan penerapan PSBB merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Mengutip Pasal (1) Ayat (11) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah sebagai berikut:

“Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam sautu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”

Hal-hal yang meliputi Pembatasan Sosial Berskala Besar antara lain peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Artikel ini telah tayang di Tribunewswiki.com dengan judul Mulai Hari Ini, Pemerintah Larang WNA Berkunjung dan Transit ke Indonesia, Kecuali dengan Syarat Ini

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.