GERAKAN SOSIAL
Fenomena “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang viral di media sosial sejatinya bukan sekadar keluhan masyarakat terhadap suara sirine atau strobo pejabat di jalan raya. Lebih dari itu, gerakan ini adalah cerminan kegelisahan publik atas perilaku kekuasaan yang sering kali menempatkan diri di atas hukum dan etika sosial.
Masyarakat menuntut keadilan di ruang yang paling sederhana: jalan raya. Ruang publik yang seharusnya dimiliki bersama, justru kerap didominasi oleh sirine, klakson, dan rombongan kendaraan pejabat yang menuntut prioritas. Padahal, jalan raya bukan panggung kekuasaan, melainkan arena kebersamaan warga negara.
Pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, bahwa telah ada surat edaran terkait penggunaan sirine dan strobo, menunjukkan pengakuan bahwa praktik ini memang menimbulkan keresahan. Ia bahkan mencontohkan Presiden Prabowo Subianto yang tidak selalu menggunakan fasilitas tersebut, bahkan sesekali ikut terjebak macet seperti rakyat biasa. Ini pesan simbolik yang kuat: pemimpin pun manusia, pemimpin pun pengguna jalan raya, dan pemimpin pun harus tunduk pada aturan.
Namun, apakah cukup hanya dengan edaran dan imbauan moral? Belum tentu. Jika tidak ada sanksi tegas, kebijakan ini akan berakhir sebagai basa-basi birokrasi. Karena itu, evaluasi dari Korlantas Polri yang menyatakan tidak lagi menggunakan sirine dan strobo secara semena-mena patut diapresiasi. Akan tetapi, publik tetap harus mengawasi implementasinya.
Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” adalah koreksi sosial yang lahir dari bawah, dari suara rakyat yang bosan melihat jalan raya dijadikan panggung privilege. Di sinilah letak kekuatan demokrasi: rakyat mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah tiket untuk mendahului hukum dan etika.
Pada akhirnya, fenomena ini bukan hanya soal suara bising sirine, melainkan tentang suara hati rakyat. Suara yang menuntut kesetaraan, keadilan, dan penghormatan. Karena di jalan raya, kita semua sama.
DPC AWPI SOLO
