OTT KPK: Wamenaker Noel Minta Amnesti, Upaya Selamatkan Diri atau Jebak Prabowo?

23 Agustus 2025BERITA POLITIK, OPINI

OTT KPK: Wamenaker Noel Minta Amnesti, Upaya Selamatkan Diri atau Jebak Prabowo?

STOP KORUPSI

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, bukan hanya mencoreng wajah kabinet Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menimbulkan dilema politik dan hukum yang sangat serius. Ironisnya, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Noel justru meminta amnesti dari Presiden. Permintaan itu terdengar absurd, bahkan bisa dikatakan sebagai pelecehan terhadap logika hukum dan etika politik.

Abolisi dan Amnesti dalam Konteks Hukum

Secara akademis, amnesti dan abolisi adalah instrumen hukum yang diberikan oleh negara sebagai bentuk pengampunan kolektif, biasanya untuk kepentingan politik kebangsaan yang lebih besar. Misalnya, rekonsiliasi nasional, konflik bersenjata, atau penyelesaian politik pasca perpecahan bangsa. Instrumen ini bukanlah mekanisme untuk menyelamatkan pejabat publik yang terjerat tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hukum tata negara, amnesti tidak boleh menjadi pintu darurat bagi para pejabat yang mencederai kepercayaan rakyat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga menggunakan amnesti dalam kasus seperti ini justru akan menabrak prinsip keadilan.

Dimensi Politik dan Pencitraan Presiden

Di sisi politik, permintaan Noel agar diberi amnesti sama saja menaruh beban di wajah Presiden Prabowo. Seolah-olah, Prabowo harus menjadi tameng sekaligus penyelamat bagi seorang pejabat yang justru telah mengotori integritas pemerintahannya.

Logika sederhana politik menyatakan: jika Presiden mengabulkan permintaan itu, citra kepemimpinannya akan jatuh. Publik akan menilai bahwa Prabowo melindungi pembantu yang korup, sehingga jargon “bersih dan tegas” akan menjadi bahan olok-olok. Sebaliknya, jika ditolak, Noel bisa dianggap mempermalukan Presiden sejak awal dengan permintaan tak masuk akal. Dengan kata lain, Noel telah memaksa Presiden masuk ke jebakan citra negatif.

Mengotori Muka Presiden

Di sini letak “kelucuan politik” sekaligus tragedi etik. Bagaimana mungkin seorang pejabat yang baru saja tertangkap tangan kasus pemerasan Rp 3 miliar, lalu secara polos meminta pengampunan Presiden? Itu bukan hanya tindakan “menyelamatkan diri”, tetapi juga bentuk upaya memperburuk citra pemimpin yang sedang berkuasa. Ibarat pepatah, sudah mencoreng wajah Presiden, masih pula meminta sang pemimpin membersihkan noda dengan tangannya sendiri.

Kesimpulan

Sebagai konsultan politik, jelas saya melihat ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga strategi citra. Prabowo harus mengambil sikap tegas: tidak ada amnesti untuk pejabat korup. Sebab bila tidak, seluruh pondasi moral pemerintahannya akan runtuh.

Dan sebagai akademisi hukum, saya menegaskan: amnesti bukan hak istimewa individu, melainkan kebijakan kolektif negara. Memberikan amnesti kepada pejabat korup sama artinya dengan membuka jalan bagi normalisasi korupsi di masa depan.

Amnesti tidak boleh menjadi “jalan pintas” bagi mereka yang mengkhianati amanah rakyat. Justru, hukuman maksimal dan pengembalian kerugian negara adalah pilihan konstitusional yang paling adil.

Opini|Redaksi

Rian Derasta

Jurnalis Independen

Overall Rating

5.0

Rating