![]()
STOP KORUPSI
Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, bukan hanya mencoreng wajah kabinet Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menimbulkan dilema politik dan hukum yang sangat serius. Ironisnya, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Noel justru meminta amnesti dari Presiden. Permintaan itu terdengar absurd, bahkan bisa dikatakan sebagai pelecehan terhadap logika hukum dan etika politik.
Abolisi dan Amnesti dalam Konteks Hukum
Secara akademis, amnesti dan abolisi adalah instrumen hukum yang diberikan oleh negara sebagai bentuk pengampunan kolektif, biasanya untuk kepentingan politik kebangsaan yang lebih besar. Misalnya, rekonsiliasi nasional, konflik bersenjata, atau penyelesaian politik pasca perpecahan bangsa. Instrumen ini bukanlah mekanisme untuk menyelamatkan pejabat publik yang terjerat tindak pidana korupsi.
Dalam perspektif hukum tata negara, amnesti tidak boleh menjadi pintu darurat bagi para pejabat yang mencederai kepercayaan rakyat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga menggunakan amnesti dalam kasus seperti ini justru akan menabrak prinsip keadilan.
Dimensi Politik dan Pencitraan Presiden
Di sisi politik, permintaan Noel agar diberi amnesti sama saja menaruh beban di wajah Presiden Prabowo. Seolah-olah, Prabowo harus menjadi tameng sekaligus penyelamat bagi seorang pejabat yang justru telah mengotori integritas pemerintahannya.
Logika sederhana politik menyatakan: jika Presiden mengabulkan permintaan itu, citra kepemimpinannya akan jatuh. Publik akan menilai bahwa Prabowo melindungi pembantu yang korup, sehingga jargon “bersih dan tegas” akan menjadi bahan olok-olok. Sebaliknya, jika ditolak, Noel bisa dianggap mempermalukan Presiden sejak awal dengan permintaan tak masuk akal. Dengan kata lain, Noel telah memaksa Presiden masuk ke jebakan citra negatif.
Mengotori Muka Presiden
Di sini letak “kelucuan politik” sekaligus tragedi etik. Bagaimana mungkin seorang pejabat yang baru saja tertangkap tangan kasus pemerasan Rp 3 miliar, lalu secara polos meminta pengampunan Presiden? Itu bukan hanya tindakan “menyelamatkan diri”, tetapi juga bentuk upaya memperburuk citra pemimpin yang sedang berkuasa. Ibarat pepatah, sudah mencoreng wajah Presiden, masih pula meminta sang pemimpin membersihkan noda dengan tangannya sendiri.
Kesimpulan
Sebagai konsultan politik, jelas saya melihat ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga strategi citra. Prabowo harus mengambil sikap tegas: tidak ada amnesti untuk pejabat korup. Sebab bila tidak, seluruh pondasi moral pemerintahannya akan runtuh.
Dan sebagai akademisi hukum, saya menegaskan: amnesti bukan hak istimewa individu, melainkan kebijakan kolektif negara. Memberikan amnesti kepada pejabat korup sama artinya dengan membuka jalan bagi normalisasi korupsi di masa depan.
Amnesti tidak boleh menjadi “jalan pintas” bagi mereka yang mengkhianati amanah rakyat. Justru, hukuman maksimal dan pengembalian kerugian negara adalah pilihan konstitusional yang paling adil.
Opini|Redaksi


- Niat Tulus Membangun Desa, Bowo Jatmiko Mantap Maju sebagai Calon Kades Blimbing
- LBH SOLIDARITAS LASKAR SABILILLAH INDONESIA CABANG SRAGEN APRESIASI PELAYANAN POLSEK SRAGEN KOTA, TINDAK LANJUTI PENGADUAN DUGAAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN INVESTASI MINYAK GORENG
- Lomba Mancing Gratis di Gentan Sedot Perhatian Warga, H. Moch Samrodin Dorong Potensi Wisata dan UMKM Desa
- Pers Guard AKJII Terus Bergerak, Gotong Royong Dukung Pembangunan Masjid dan Ponpes Sapu Jagad Gemolong
- Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci









-
Niat Tulus Membangun Desa, Bowo Jatmiko Mantap Maju sebagai Calon Kades Blimbing -
LBH SOLIDARITAS LASKAR SABILILLAH INDONESIA CABANG SRAGEN APRESIASI PELAYANAN POLSEK SRAGEN KOTA, TINDAK LANJUTI PENGADUAN DUGAAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN INVESTASI MINYAK GORENG -
Lomba Mancing Gratis di Gentan Sedot Perhatian Warga, H. Moch Samrodin Dorong Potensi Wisata dan UMKM Desa -
Pers Guard AKJII Terus Bergerak, Gotong Royong Dukung Pembangunan Masjid dan Ponpes Sapu Jagad Gemolong -
Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci
Dengan bangga dipersembahkan oleh WordPress




