Membuka Tirai Kebenaran

Sunandar Yuwono, SH Aktifis Yang Siap Kawal Dana Desa

1 min read

M. Sunandar Yuwono, SH Seorang Advokat, Ketua Team Hukum & Advokasi KPK T Pusat dan Ketua KPK T Prov. Banten siap di tunjuk sebagai Legal Desa di seluruh Indonesia, tanpa di pungut biaya menyikapi maraknya penyalah gunaan dana desa

BANTEN, LINTASINDONEWS.com – 
DANA DESA kian menjadi sorotan publik karena banyak sekali dugaan penyelewengan dana desa yang terjadi dibeberapa daerah. Karena maraknya pemerintahan desa yang berani ngangkangi Permendagri nomor 130 tahun 2018, dinyatakan bahwa dimana peraturan tersebut mengatur kepada kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdaya masyarakat sehingga memunculkan anggapan bermacam macam, tidak sedikit pemerintah desa takut dalam mengambil kebijakan untuk membangun desanya.

“Tetapi dalam pengamatan saya penyelewengan anggaran dana desa itu jauh lebih kecil bila dibanding dengan penyelewengan anggaran ” APBD” maupun ” APBN” untuk itu kita harus mengawasinya,” Jelas Sunan.

Untuk menghindari penyalahgunaan anggaran desa, seharusnya pemerintah desa  melibatkan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa atau tokoh masyarakat desa.

Dalam setiap proses dan selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil kebijakan kebijakan yang bersifat strategis.

Sehingga apapun keputusan yang di ambil itu merupakan keputusan bersama ( BESAS KORUPSI), karena pemerintah desa sudah menerapkan keterbukaan informasi publik dan dengan adanya keterbukaan tersebut masyarakat dapat mengetahui sumber sumber pendapatan desa.

“Sehingga masyarakat dengan leluasa bisa mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan di desanya. dan KPK T siap bekerja sama dalam pencegahan dan pe gawasaanya sehingga pemerintah desa terhindar dari penyalahgunaannya, ” Urai Sunan. (Heri/Sunan)

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.