Tim Harno – Bayu Laporkan Dugaan Pelanggaran, ke Bawaslu Rembang

SOSIAL POLITIK

REMBANG – Berjumlah enam orang tim pemenangan Harno – Bayu mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember kemarin. Muncul tuntutan agar dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah Kecamatan, pada selasa sore (15 /12 /20).
Kuasa hukum tim Harno – Bayu, Karyono menjelaskan, ada cukup banyak temuan tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan Pilkada kemarin. Sehingga ia memutuskan untuk melapor kepada Bawaslu.

“Ada setidaknya 20 poin temuan yang kami temukan dalam penyelenggaraan Pilkada kemarin. Dugaan pelanggaran ini ditemukan di sebanyak 9 Kecamatan se Kabupaten Rembang. Sesuai Undang-undang, bilamana ada penyelenggaraan yang tidak sesuai, berbunyi harus dilakukan PSU. Itu Undang-undang yang bicara,” kata Karyono kepada wartawan saat melapor di kantor Bawaslu Rembang, Selasa (15/12/2020).

Dalam proses rekap manual yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang, tim saksi Paslon 01 Harno – Bayu menemukan sejumlah kejanggalan yang ditengarai sebagai tindak pelanggaran pada Pilkada mulai dari tingkat Kecamatan hingga Kabupaten.
“Pelaporan ini kami tujukan kepada Bawaslu Kabupaten, dengan tembusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI,” lanjutnya.
Hanya saja, menurut Karyono, temuan-temuan tersebut belum ditindak lanjuti sepenuhnya oleh pihak Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) setempat.

“Temuan-temuan ini sebenarnya sudah secara langsung disampaikan oleh saksi-saksi kami dalam proses rekap kemarin di tingkat Kecamatan, hanya saja belum ada tindak lanjut. Kami datang ke Bawaslu membawa segebok data yang kami suguhkan untuk dicermati, sehingga Bawaslu Kabupaten bisa segera mengambil tindakan,” terangnya.

Menanggapi pelaporan tersebut, ketua Bawaslu Rembang Totok Suparyanto menyebut pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu materi pelaporan. Menurutnya, tindak lanjut dari pelaporan tersebut akan mengerucut dalam pleno yang akan diagendakan di kemudian hari.
“Hak sebagai warga negara yang kami terima, konten dari pelaporan itu akan kami pelajari terlebih dahulu. Kebetulan yang menerima staff, sehingga nantinya akan kita pelajari terlebih dahulu. Kita terima, sepanjang memenuhi syarat,” paparnya. ( Insan )

Editor: Seno

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.