👁️Opini|Redaksi
✍️Editor|Rian Derasta
Dalam beberapa pekan terakhir, media sosial ramai dihebohkan dengan narasi bahwa tanah yang dibiarkan nganggur selama 3 bulan akan diambil alih negara. Bahkan ada yang membumbui bahwa rekening ATM yang tidak dipakai pun akan dibekukan oleh pemerintah dalam waktu sesingkat itu. Padahal, semua ini tidak lebih dari hoaks yang menyesatkan dan memperkeruh suasana.
Mari kita luruskan.
📜 Regulasi Resmi: 2 Tahun Bukan 3 Bulan
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2021 menegaskan bahwa tanah yang sudah bersertifikat, namun tidak dimanfaatkan, dibiarkan telantar selama 2 tahun berturut-turut, dapat menjadi objek penertiban. Tujuannya? Agar lahan-lahan strategis di Indonesia tidak terus dikuasai secara diam-diam oleh spekulan dan korporasi besar yang hanya menimbun kekayaan tanpa kontribusi nyata kepada masyarakat.
Tegasnya, bukan 3 bulan seperti yang disebarkan para provokator digital.
💡 Pemerintah Tidak Semena-mena
Penertiban tanah telantar tidak dilakukan secara serampangan. Prosesnya melalui tahapan administrasi yang ketat, dengan surat peringatan bertahap hingga waktu peninjauan lebih dari setahun. Hak milik seseorang tidak bisa serta merta dicabut hanya karena dibiarkan tanpa bangunan dalam waktu singkat.
Narasi menyesatkan bahwa “pemerintah akan ambil tanah rakyat jika tidak dibangun dalam 3 bulan” adalah bentuk pembusukan terhadap program reforma agraria nasional.
🤥 Bahaya Hoaks: Menakut-nakuti dan Mencemarkan
Kita harus tegas: penyebar hoaks seperti ini bukan sekadar salah informasi, tapi bisa merusak kepercayaan publik terhadap negara, menciptakan ketakutan, dan menghambat program redistribusi tanah yang adil.
Anehnya, para penyebar kabar bohong ini tak pernah menyinggung bahwa yang paling banyak menguasai tanah nganggur adalah korporasi besar, bukan petani kecil.
Jangan-jangan… mereka memang sedang membela para “penimbun tanah” berkedok investor?
💪 Era Prabowo: Tegas untuk Keadilan Agraria
Baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kita melihat keberanian luar biasa dalam menertibkan ketimpangan kepemilikan tanah. Pemerintah tidak menyerobot milik rakyat kecil, justru ingin menghidupkan tanah yang tidur agar produktif, menghasilkan, dan membuka lapangan kerja.
Tanah adalah sumber kehidupan. Bila ditelantarkan, itu adalah bentuk kezaliman terhadap bangsa sendiri.
✊ Penertiban adalah Bentuk Keberpihakan
Daripada dibiarkan kosong dikuasai elit dan konglomerat, lebih baik tanah tersebut digunakan untuk:
📎Lahan pertanian produktif oleh petani lokal
📎Pondok pesantren atau yayasan sosial
📎Program reformasi agraria berbasis rakyat
📎Proyek infrastruktur berkelanjutan
📢 Penutup: Lawan Hoaks, Dukung Ketegasan
Sudah saatnya kita sebagai bangsa dewasa secara informasi. Jangan asal percaya broadcast WhatsApp, apalagi dari sumber yang tidak jelas. Cek data, pelajari regulasi, dan sebarkan kebenaran.
Kita bukan bangsa yang malas berpikir. Dan kita tentu tidak boleh diam ketika pemerintah sedang menjalankan amanah konstitusi untuk keadilan agraria.
