Polisi VS Rakyat: Sama-Sama Korban, DPR Menari di Atas Darah Mereka

Polisi VS Rakyat: Sama-Sama Korban, DPR Menari di Atas Darah Mereka
Gambar dua sosok – seorang ojek online dan seorang perwira polisi – yang digambarkan saling berjabat tangan di alam baka, seolah menyampaikan pesan yang lebih dalam: mereka hanyalah pion-pion kecil di papan catur demokrasi yang kotor.

Loading

DEMONCRACY

Tragedi ini membuka mata bahwa rakyat dan polisi bukanlah musuh, melainkan sama-sama korban. Rakyat memilih DPR dengan harapan diperjuangkan, polisi tidak pernah memilih DPR tapi justru harus pasang badan membela kebijakan mereka. Akhirnya, darah rakyat dan darah polisi tumpah di jalan, sementara para elit politik bersandiwara di kursi empuknya. Demokrasi macam apa yang rela mengorbankan pion-pion kecil di papan catur kekuasaan?

Tragedi yang telah mempertemukan rakyat sipil dengan aparat kepolisian di jalanan membuka luka lama negeri ini. Kita sering terjebak pada narasi seolah-olah rakyat dan polisi adalah musuh abadi. Padahal, realitasnya tidak sesederhana itu. Polisi bukanlah pembuat undang-undang. Mereka tidak pernah duduk di kursi DPR. Mereka tidak pernah ikut memilih wakil rakyat yang kini berkuasa membuat aturan yang sering tidak berpihak kepada rakyat. Polisi hanya menjalankan perintah, bahkan ketika perintah itu berbenturan dengan nurani.

Rakyat pun demikian. Mereka memilih wakil rakyat dengan harapan aspirasi dan kebutuhan hidupnya diperjuangkan. Namun ketika kepentingan segelintir elite lebih diutamakan, rakyat merasa dikhianati. Maka demonstrasi menjadi jalan terakhir untuk bersuara. Ironisnya, suara itu justru terhalang oleh barikade polisi yang juga rakyat biasa, sama-sama mencari nafkah untuk keluarga.

Di sinilah letak ironi demokrasi kita: rakyat dan polisi saling berhadapan, saling terluka, bahkan sampai kehilangan nyawa. Padahal musuh sesungguhnya bukanlah rakyat melawan polisi, melainkan rakyat dan polisi sama-sama korban dari sistem politik yang pincang.

Seharusnya DPR yang dipilih rakyat sadar, setiap kebijakan yang mereka tetapkan akan berujung pada benturan di jalan. Polisi akan tetap berada di garis depan, meski mereka tidak pernah memilih DPR. Dan rakyat akan tetap jadi sasaran, meski mereka memilih dengan harapan yang kini dikhianati.

Maka korban jiwa, baik dari rakyat maupun aparat, sejatinya adalah simbol kegagalan demokrasi kita. Demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi aspirasi rakyat, kini berubah menjadi demokrasi transaksional, yang menjadikan polisi dan rakyat sebagai korban tak berdosa di papan catur kekuasaan.

Jika terus begini, tragedi serupa hanya akan berulang. Saatnya kita berhenti melihat polisi dan rakyat sebagai musuh. Karena keduanya sejatinya saudara senasib: pion kecil yang dikorbankan demi kepentingan para pemain besar di balik layar.

Opini|Redaksi