BREAKING NEWS
Karanganyar – Perkara hukum yang menjerat Deny Setiawan kembali memunculkan perhatian publik. Kali ini, warga RT 05 RW 02 Desa Macanan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, mengajukan keberatan terkait alamat Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Keberatan tersebut tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 10 Mei 2026 yang ditandatangani Ketua RT bersama sejumlah warga setempat. Dalam surat itu, warga mempertanyakan penyebutan alamat “Mess Koperasi 57 Maju Jaya Barokah” yang disebut dalam dokumen pemeriksaan perkara Deny Setiawan.
Menurut warga, lokasi sebagaimana tertulis dalam BAP dinilai tidak sesuai dengan kondisi lingkungan di wilayah RT 05 RW 02 Desa Macanan. Mereka mengaku tidak mengenal adanya koperasi maupun mess dengan nama tersebut di lingkungan mereka.
Warga juga menyampaikan kekhawatiran bahwa pencantuman alamat itu dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat serta berdampak terhadap nama baik lingkungan.
“Kami meminta pihak terkait melakukan klarifikasi dan pemulihan nama baik lingkungan terhadap alamat yang tercantum dalam perkara dimaksud agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari,” demikian kutipan isi surat keberatan warga.
Diketahui, Deny Setiawan merupakan warga Kedungjati, Kabupaten Grobogan, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana asusila dan sedang menjalani proses hukum di Polres Karanganyar.
Pihak pendamping hukum Deny menyebut surat keberatan warga tersebut akan dijadikan bagian dari bahan klarifikasi dalam proses pembelaan hukum. Mereka menilai kesesuaian antara fakta lapangan dan dokumen pemeriksaan perlu dipastikan agar tidak menimbulkan polemik baru.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak penyidik belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian alamat TKP dalam BAP tersebut.
Proses hukum terhadap perkara ini masih terus berjalan. Semua pihak diminta tetap menghormati asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Koresponden: Zhugi
-
Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci
BINTANG 09 LAW OFFICE SURAKARTA – Perkara narkotika dengan terdakwa berinisial HPS di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta berakhir dengan putusan pidana penjara selama 24 bulan. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. BACA JUGA: Putusan dalam perkara Nomor 133/Pid.Sus/2026/PN.Skt itu menyatakan…
-
Resi Pandoyo, Kepala Desa yang Merawat Desa dengan Prinsip Sak Madyo lan Narimo
LINTASINDONEWS SRAGEN, Nama Resi Pandoyo bukan sekadar dikenal sebagai kepala desa. Di tengah dinamika pemerintahan desa yang terus bergerak mengikuti zaman, sosoknya justru memilih satu jalan sederhana: bekerja secukupnya, dekat dengan masyarakat, dan tetap memegang nilai-nilai kehidupan Jawa. Prinsip itu terangkum dalam filosofi yang selalu ia pegang, “Sak Madyo lan Narimo”—hidup sewajarnya, tidak berlebihan, serta…
-
Bukan Cuma Bicara Korupsi! Achmad Faiq Tantang Mahasiswa Berani Mengawal Keadilan dan Integritas
OPINI SURAKARTA – Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Keberanian masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengawasi kekuasaan, mengkritisi kebijakan publik, dan memperjuangkan keadilan sosial menjadi kekuatan penting dalam membangun Indonesia yang bersih dari praktik korupsi. BACA JUGA: Pesan tegas tersebut disampaikan Founder Gerak Integritas Indonesia, Achmad Faiq Ramadhan, saat menjadi pemateri dalam…
-
Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci
BINTANG 09 LAW OFFICE SURAKARTA – Perkara narkotika dengan terdakwa berinisial HPS di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta berakhir dengan putusan pidana penjara selama 24 bulan. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. BACA JUGA: Putusan dalam perkara Nomor 133/Pid.Sus/2026/PN.Skt itu menyatakan…
-
Resi Pandoyo, Kepala Desa yang Merawat Desa dengan Prinsip Sak Madyo lan Narimo
LINTASINDONEWS SRAGEN, Nama Resi Pandoyo bukan sekadar dikenal sebagai kepala desa. Di tengah dinamika pemerintahan desa yang terus bergerak mengikuti zaman, sosoknya justru memilih satu jalan sederhana: bekerja secukupnya, dekat dengan masyarakat, dan tetap memegang nilai-nilai kehidupan Jawa. Prinsip itu terangkum dalam filosofi yang selalu ia pegang, “Sak Madyo lan Narimo”—hidup sewajarnya, tidak berlebihan, serta…
-
Bukan Cuma Bicara Korupsi! Achmad Faiq Tantang Mahasiswa Berani Mengawal Keadilan dan Integritas
OPINI SURAKARTA – Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Keberanian masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengawasi kekuasaan, mengkritisi kebijakan publik, dan memperjuangkan keadilan sosial menjadi kekuatan penting dalam membangun Indonesia yang bersih dari praktik korupsi. BACA JUGA: Pesan tegas tersebut disampaikan Founder Gerak Integritas Indonesia, Achmad Faiq Ramadhan, saat menjadi pemateri dalam…
- Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci
- Resi Pandoyo, Kepala Desa yang Merawat Desa dengan Prinsip Sak Madyo lan Narimo
- Bukan Cuma Bicara Korupsi! Achmad Faiq Tantang Mahasiswa Berani Mengawal Keadilan dan Integritas
- Ketika Gula Habis, Semut Pun Tak Lagi Mendekat
- Punthuk Gagatan di Boyolali, Jejak Kisah Tiga Tokoh Jawa yang Masih Didatangi untuk Berdoa dan Ritual
-
Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci -
Resi Pandoyo, Kepala Desa yang Merawat Desa dengan Prinsip Sak Madyo lan Narimo -
Bukan Cuma Bicara Korupsi! Achmad Faiq Tantang Mahasiswa Berani Mengawal Keadilan dan Integritas -
Ketika Gula Habis, Semut Pun Tak Lagi Mendekat -
Punthuk Gagatan di Boyolali, Jejak Kisah Tiga Tokoh Jawa yang Masih Didatangi untuk Berdoa dan Ritual
