BREAKING NEWS
Jakarta | Pemeriksa Fungsional Ahli Madya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ahmad Dedi, membantah tudingan yang menyebut dirinya menghindar dari awak media usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Melalui kuasa hukumnya, Tongku Hamonangan Daulay, S.H., M.H., Ahmad Dedi menegaskan bahwa kliennya tidak pernah berniat melarikan diri maupun menghindari pertanyaan media. Menurutnya, narasi yang berkembang di sejumlah pemberitaan dan media sosial telah membentuk opini negatif yang tidak sesuai fakta.
“Perlu kami luruskan bahwa telah terjadi framing negatif yang seolah-olah klien kami takut karena terlibat dalam kasus tersebut. Padahal, hal itu sama sekali tidak benar,” ujar Tongku kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).
Tongku menjelaskan, setiap orang memiliki hak untuk menentukan sikap saat dimintai keterangan oleh media, terlebih ketika proses hukum masih berjalan. Ia menyebut Ahmad Dedi memilih tidak memberikan komentar demi menghormati proses penyelidikan yang tengah dilakukan KPK agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
“Bagi Ahmad Dedi, memberikan komentar kepada media pada saat proses penyelidikan berlangsung justru dikhawatirkan menjadi kontraproduktif terhadap penanganan perkara. Karena itu, beliau memilih menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” jelasnya.
Selain itu, pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa status Ahmad Dedi dalam perkara tersebut masih sebatas saksi dan bukan tersangka. Menurut Tongku, kehadiran kliennya di Gedung KPK merupakan bentuk sikap kooperatif serta kepatuhan terhadap proses hukum yang berlaku.
“Beliau hadir untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui dan dialaminya. Sekali lagi kami tegaskan, status Ahmad Dedi adalah saksi dan bukan tersangka,” katanya.
Pihak kuasa hukum pun meminta seluruh pihak, khususnya media massa, untuk tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan.Tongku berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat dikawal secara objektif dan tidak dipengaruhi opini yang belum tentu benar.
“Kami berharap rekan-rekan media dapat menjaga profesionalisme dan tidak mudah termakan framing yang dapat menyesatkan opini publik. Mari bersama-sama mengawal proses hukum ini agar berjalan secara objektif, transparan, dan tuntas,” tutupnya.
KPK, Ahmad Dedi, Bea Cukai, Dugaan Suap Impor, Komisi Pemberantasan Korupsi, Berita Nasional, Hukum Indonesia
-
Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci
BINTANG 09 LAW OFFICE SURAKARTA – Perkara narkotika dengan terdakwa berinisial HPS di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta berakhir dengan putusan pidana penjara selama 24 bulan. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. BACA JUGA: Putusan dalam perkara Nomor 133/Pid.Sus/2026/PN.Skt itu menyatakan…
-
Resi Pandoyo, Kepala Desa yang Merawat Desa dengan Prinsip Sak Madyo lan Narimo
LINTASINDONEWS SRAGEN, Nama Resi Pandoyo bukan sekadar dikenal sebagai kepala desa. Di tengah dinamika pemerintahan desa yang terus bergerak mengikuti zaman, sosoknya justru memilih satu jalan sederhana: bekerja secukupnya, dekat dengan masyarakat, dan tetap memegang nilai-nilai kehidupan Jawa. Prinsip itu terangkum dalam filosofi yang selalu ia pegang, “Sak Madyo lan Narimo”—hidup sewajarnya, tidak berlebihan, serta…
-
Bukan Cuma Bicara Korupsi! Achmad Faiq Tantang Mahasiswa Berani Mengawal Keadilan dan Integritas
OPINI SURAKARTA – Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Keberanian masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengawasi kekuasaan, mengkritisi kebijakan publik, dan memperjuangkan keadilan sosial menjadi kekuatan penting dalam membangun Indonesia yang bersih dari praktik korupsi. BACA JUGA: Pesan tegas tersebut disampaikan Founder Gerak Integritas Indonesia, Achmad Faiq Ramadhan, saat menjadi pemateri dalam…
- Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci
- Resi Pandoyo, Kepala Desa yang Merawat Desa dengan Prinsip Sak Madyo lan Narimo
- Bukan Cuma Bicara Korupsi! Achmad Faiq Tantang Mahasiswa Berani Mengawal Keadilan dan Integritas
- Ketika Gula Habis, Semut Pun Tak Lagi Mendekat
- Punthuk Gagatan di Boyolali, Jejak Kisah Tiga Tokoh Jawa yang Masih Didatangi untuk Berdoa dan Ritual
-
Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci -
Resi Pandoyo, Kepala Desa yang Merawat Desa dengan Prinsip Sak Madyo lan Narimo -
Bukan Cuma Bicara Korupsi! Achmad Faiq Tantang Mahasiswa Berani Mengawal Keadilan dan Integritas -
Ketika Gula Habis, Semut Pun Tak Lagi Mendekat -
Punthuk Gagatan di Boyolali, Jejak Kisah Tiga Tokoh Jawa yang Masih Didatangi untuk Berdoa dan Ritual
