![]()
DEMONCRAZY
Fenomena munculnya angka 1312 dalam aksi demo ojek online di depan DPR baru-baru ini bukanlah sekadar coretan atau angka acak. Sebagai pengamat politik, saya melihat bahwa simbol ini memiliki makna yang cukup dalam, bahkan sarat dengan pesan politik.
Secara historis, 1312 merupakan kode dari akronim ACAB — All Cops Are Bastards. Istilah ini lahir dari tradisi protes di Eropa dan Amerika, lalu berkembang menjadi simbol universal bagi kelompok atau massa yang merasa tertekan oleh aparat negara. Cara bacanya sederhana: A = 1, C = 3, A = 1, B = 2. Maka terbentuklah 1312.
Ketika simbol ini hadir dalam aksi demo di depan DPR, ia sejatinya menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap aparat. Publik—dalam hal ini para driver ojek online—merasa aparat tidak lagi berdiri sebagai pengayom, tetapi lebih condong menjadi alat kekuasaan. Bagi massa aksi, polisi seharusnya melindungi, namun yang terjadi justru sebaliknya: mereka merasa mendapat perlakuan represif.
Dari sisi politik, fenomena 1312 ini dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan simbolik. Di satu sisi, rakyat (dalam hal ini ojol) berhadapan dengan kebijakan yang dianggap merugikan. Di sisi lain, polisi hadir di lapangan bukan untuk menyelesaikan akar masalah, melainkan menertibkan dengan cara-cara koersif. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa polisi hanyalah “perpanjangan tangan” dari kebijakan politik yang tidak memihak rakyat.
Inilah yang kemudian melahirkan solidaritas berbasis simbol: angka 1312 menjadi bahasa perlawanan, menjadi teriakan tanpa kata, yang menegaskan bahwa ada ketidakadilan struktural.

Namun, penting digarisbawahi: tidak semua polisi “buruk” dan tidak semua kebijakan represif. Akan tetapi, simbol ini menunjukkan sentimen publik yang sudah terlanjur memburuk. Bila pemerintah dan DPR tidak segera menanggapi aspirasi rakyat, angka 1312 bisa menjadi bola salju yang memperkuat polarisasi antara rakyat dan aparat.
Dengan kata lain, kehadiran simbol 1312 dalam demo DPR adalah alarm keras bahwa legitimasi aparat sedang dipertaruhkan. Ia bukan sekadar angka, melainkan potret kegagalan komunikasi politik antara negara dengan rakyatnya.
Opini|Redaksi
-
Bantuan P3-TGAI Rp195 Juta di Wates Disorot, Baru Sebulan Dinding Irigasi Retak, Muncul Pengakuan Setoran 20 Persen
JEJAK KASUS BOYOLALI — Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Wates, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, menjadi sorotan setelah kondisi fisik saluran irigasi yang disebut baru sekitar satu bulan dikerjakan terlihat mengalami keretakan. Sorotan tersebut semakin berkembang setelah muncul keterangan dari seorang pengurus P3A yang mengaku adanya penyerahan uang sebesar 20 persen…
-
LHA SH Terate Pusat Madiun: Jangan Gunakan Tekanan Massa untuk Menyelesaikan Persoalan Organisasi
SUARA TERATE MADIUN – Lembaga Hukum dan Advokasi (LHA) SH Terate Pusat Madiun menegaskan bahwa setiap persoalan organisasi semestinya diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan jalur hukum yang jelas, bukan melalui tekanan massa. Pernyataan tersebut disampaikan LHA SH Terate Pusat Madiun menanggapi pernyataan serta sejumlah tuntutan yang disampaikan pihak yang menggelar aksi di tengah dinamika organisasi…
-
Dandim Klaten Ajak Wartawan Perkuat Sinergi, Tegaskan Media Punya Peran Penting Tangkal Hoaks
BERITA TNI KLATEN – Hubungan antara TNI dan insan media dinilai memiliki peran penting dalam memastikan informasi mengenai berbagai kegiatan di wilayah dapat tersampaikan kepada masyarakat secara akurat dan bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Komandan Kodim (Dandim) 0723/Klaten Letkol Inf Slamet Hardianto, S.H., M.I.P., saat menggelar silaturahmi bersama sekitar 50 wartawan dan jurnalis dari berbagai…





