Oleh: Redaksi LintasIndoNews.com
OPINI, Penutupan mendadak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) di Desa Pucangan, Tuban, hanya sehari setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, seharusnya menjadi refleksi mendalam tentang tata kelola dan komunikasi dalam program strategis nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut peristiwa itu hanyalah salah paham. Namun, fakta bahwa mitra utama pendirian koperasi, yakni PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD), sampai menarik seluruh dukungan—bahkan membongkar gerai dan papan nama yang memuat wajah Presiden—tidak bisa dianggap sepele.
Klaim bahwa Kepala Desa dan Ketua Koperasi “gugup” saat berbicara di hadapan Presiden, hingga luput menyebut peran vital PPSD, menjadi alasan menggelitik. Seolah persoalan komunikasi bisa menjadi justifikasi atas lenyapnya kepercayaan mitra yang telah mendukung dari awal, termasuk legalitas dan operasional koperasi tersebut.
Padahal, dalam dunia koperasi yang menjunjung asas kejujuran dan transparansi, pengakuan terhadap kontribusi semua pihak adalah bagian dari etika kelembagaan. Ketika peran mitra strategis disingkirkan dari narasi publik hanya karena “tidak disebut,” maka yang dipertaruhkan bukan hanya martabat satu koperasi, tapi juga kredibilitas program nasional di mata masyarakat.
Kopdes Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto bertujuan mulia: memajukan ekonomi desa dan memutus ketergantungan terhadap rentenir dan tengkulak. Namun, konflik internal seperti yang terjadi di Tuban justru berpotensi merusak semangat kolektif dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap program yang sesungguhnya revolusioner ini.
Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus menjadikan insiden ini sebagai pelajaran penting. Keterlibatan mitra swasta dan masyarakat sipil tidak boleh hanya dijadikan pelengkap, tetapi harus dijaga, dihargai, dan diberi ruang yang proporsional dalam setiap proses pembangunan.
Karena sejatinya, membangun koperasi bukan hanya soal gerai dan modal, tapi soal membangun kepercayaan, rasa memiliki, dan keadilan dalam distribusi peran.
