Gambar ilustrasi_ lintasindonews
Oleh: Redaksi Lintasindonews.com
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara virtual di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur, mendadak tutup hanya sehari berselang. Penutupan ini terjadi bukan karena persoalan teknis atau minimnya minat masyarakat, melainkan buntut dari konflik kemitraan yang gagal diantisipasi sejak awal.
PT Perekonomian Sunan Drajat—mitra strategis koperasi—menarik semua barang dan sumber daya yang sebelumnya mereka suplai. Bukan tanpa alasan, melainkan karena tidak disebutnya kontribusi mereka dalam seremoni peresmian. Ironisnya, justru pihak lain yang disebut mendukung, yakni BUMN dan PT Pupuk Indonesia, menurut mitra sebenarnya tidak terlibat secara langsung dalam pengembangan KDMP tersebut.
Langkah penarikan ini menyampaikan pesan keras: penghargaan terhadap peran mitra dan transparansi narasi publik bukan perkara sepele. Dalam kerja sama strategis, terutama yang berorientasi sosial-ekonomi seperti koperasi desa, akuntabilitas dan pengakuan terhadap kontribusi pihak-pihak pendukung adalah fondasi kepercayaan.
Sebagai program yang digadang-gadang akan menjadi solusi ekonomi kerakyatan, insiden ini mencoreng misi besar Koperasi Merah Putih secara nasional. Alih-alih menjadi role model, justru menjadi alarm keras bahwa koordinasi pusat-daerah dan antar-mitra harus diperkuat dengan prinsip keterbukaan, bukan euforia politik semata.
Sikap pihak Pondok Pesantren Sunan Drajat patut diapresiasi karena tidak membawa permasalahan ini ke ranah emosional, namun menjadikannya pelajaran publik tentang pentingnya etika dan integritas dalam kerja sama. Mereka tidak menolak koperasi, tapi menolak “penumpang gelap” yang hendak menunggangi momentum demi pencitraan semu di hadapan kepala negara.
Semoga ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pengelola koperasi desa di Indonesia. Bahwa membangun ekonomi rakyat tak cukup dengan simbol dan billboard, tapi harus dilandasi penghormatan terhadap proses, kerja keras, dan keterlibatan semua pihak secara utuh.
