Gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan ini seakan menunjukkan wajah lama politik kita: sebagian pihak begitu bernafsu menolak setiap langkah pemerintah, seolah-olah tidak ada satu pun kebijakan yang pantas diapresiasi. Kritik memang penting dalam demokrasi, tetapi kritik yang lahir dari kebencian abadi hanya akan melahirkan kebuntuan.
Prabowo dan Gibran jelas bukan manusia sempurna. Namun, kepemimpinan mereka baru berjalan, dan data survei menunjukan kepuasan publik masih tinggi di kisaran 80 persen. Artinya, mayoritas rakyat justru merasakan manfaat dan berharap program-program itu berjalan. Apakah suara mayoritas harus selalu ditutupi oleh narasi minoritas yang paling bising?
Ironisnya, mereka yang menolak kerap tidak menghadirkan solusi nyata. Menolak, mencaci, bahkan memutarbalikkan fakta dijadikan “senjata politik”. Padahal negara ini tidak akan maju jika sebagian warganya sibuk menyalakan api tanpa menawarkan air.
Kritik yang sehat mestinya membangun, bukan sekadar menjatuhkan. Pemerintah layak didukung selama jalannya menuju kesejahteraan rakyat. Mengabaikan setiap capaian hanya karena fanatisme politik masa lalu adalah sikap yang kontraproduktif.
Mari belajar membedakan antara oposisi yang cerdas dan oposisi yang sekadar mengumbar kebencian. Sebab, kalau pemerintah selalu salah di mata Anda, lalu kapan Anda mau benar di hadapan bangsa?
- Sosok Eko Purnomo, Kades Humanis yang Buktikan Kepemimpinan Lewat Kinerja dan Ketahanan Pangan Desa
- Opini: SPPG Bukan Milik Tokoh Politik, Melainkan Program Negara yang Harus Dijaga Bersama
- Rp 200 Juta untuk Tiga Lumbung, Diduga Fiktif: LAPAAN RI Soroti Dugaan Penyimpangan Dana Desa
- Jangan Biarkan SPPG Menjadi Alat Kepentingan: Ketika Profesionalisme Kalah oleh Kedekatan
- Irigasi Wukirsawit Disorot, Aktivis: Jangan Sampai Anggaran Besar Berujung Pekerjaan Asal Jadi
-
DEMONCRAZY
-
DEMONCRAZY
-
DEMONCRAZY
