OPINI OPOSAN

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam negara demokrasi, kebebasan menyampaikan aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kebebasan tersebut berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta keselamatan masyarakat.

Karena itu, imbauan Kepolisian Republik Indonesia agar peserta aksi tidak membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan umum patut dipahami bukan semata-mata sebagai pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga agar penyampaian pendapat tetap berlangsung secara damai dan tertib.

BACA JUGA:

• Data Rakyat Dipertanyakan, Anggaran Negara Terus Bertambah: Saat Hak Dasar Warga Menanti Kepastian
• Karaton Surakarta dan Komisi Yudisial RI Perkuat Sinergi Budaya Hukum dan Etika Peradilan
• Clorot NaDu Delight: Inovasi Kolaboratif Pengembangan Clorot dengan Topping Nangka dan Durian sebagai Sarana Penguatan Kepemimpinan dan Kewirausahaan
• Jelang Hari Jadi ke-104, PSHT Pusat Madiun Gaspol Siapkan Kejuaraan Remaja Nasional Perebutkan Piala Dudung
• KUHAP Baru Ubah Peta Penegakan Hukum, Pemeriksaan Tersangka Kini Wajib Direkam — Rois Hidayat: Advokat Harus Terus Belajar dan Berani Mengawal Hak Klien

Secara prinsip, aksi demonstrasi memiliki tujuan menyampaikan gagasan, kritik, tuntutan, atau aspirasi kepada pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Kehadiran senjata tajam, senjata pemukul, senjata penusuk, bahan peledak, maupun benda lain yang berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan justru dapat menggeser substansi aksi dari ruang demokrasi menuju persoalan keamanan publik.

Di sinilah pentingnya membedakan antara hak untuk menyampaikan pendapat dan tindakan yang berpotensi membahayakan orang lain. Demokrasi tidak identik dengan kebebasan tanpa batas. Dalam praktik negara hukum, setiap kebebasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak serta keselamatan masyarakat lainnya.

Kepolisian juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum terhadap kepemilikan atau membawa senjata tertentu. Membawa atau menguasai senjata tajam dapat dikenai pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Sementara kepemilikan atau membawa senjata api, munisi, atau bahan peledak dapat dikenai ancaman pidana yang jauh lebih berat, termasuk pidana penjara hingga 20 tahun, pidana seumur hidup, atau hukuman mati, sesuai ketentuan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa persoalan senjata dalam ruang publik bukan perkara sederhana. Negara memandang penguasaan benda-benda tertentu yang berpotensi digunakan untuk kekerasan sebagai persoalan serius karena berkaitan langsung dengan perlindungan keselamatan manusia dan ketertiban umum.

Dalam perspektif sosiologis, sebuah aksi massa juga memiliki dinamika yang kompleks. Ketika jumlah peserta sangat besar, situasi dapat berubah dengan cepat. Benda yang semula dibawa dengan alasan tertentu dapat menjadi instrumen kekerasan apabila terjadi provokasi, benturan, atau eskalasi konflik. Karena itu, prinsip pencegahan menjadi jauh lebih penting daripada menunggu terjadinya korban.

Masyarakat yang hendak menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun institusi negara pada dasarnya tidak membutuhkan senjata untuk membuat aspirasinya terdengar. Argumentasi, data, spanduk, orasi, tulisan, serta sikap tertib justru menjadi kekuatan utama dalam sebuah gerakan demokratis.

Aksi damai juga memberikan pesan yang lebih kuat secara moral. Kritik yang disampaikan tanpa kekerasan memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki keberanian menyampaikan pendapat sekaligus kedewasaan dalam menghormati hukum dan keselamatan sesama.

Di sisi lain, imbauan kepada peserta aksi juga idealnya diikuti dengan pelaksanaan tugas aparat secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum. Pengamanan demonstrasi bukan hanya bertujuan mencegah pelanggaran, tetapi juga memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dapat berlangsung secara aman.

Dengan demikian, keamanan dan kebebasan tidak semestinya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan bersama apabila seluruh pihak memahami batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Pesannya sederhana: sampaikan kritik, perjuangkan aspirasi, dan gunakan ruang demokrasi secara maksimal—tetapi jangan membawa senjata atau benda berbahaya yang dapat mengancam keselamatan orang lain.Demokrasi yang kuat bukan diukur dari seberapa keras sebuah aksi berlangsung, melainkan dari seberapa matang masyarakat mampu menyampaikan perbedaan secara tertib, rasional, dan tanpa kekerasan.

Karena pada akhirnya, tujuan demonstrasi adalah membuat aspirasi didengar, bukan menciptakan korban.Catatan redaksi: Tulisan ini merupakan opini dan edukasi mengenai pentingnya penyampaian pendapat secara damai, tertib, serta penghormatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. (Redaksi/Humas Polri)

BREAKING NEWS