Kisruh Dana BUMDes Gading: Rp 674 Juta Diduga Menguap, Bukti Transfer hanya Tahun 2024 dan 2025

SRAGEN, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, tengah menjadi sorotan. Pasalnya, pengelolaan dana desa yang disuntikkan ke BUMDes sejak 2021 hingga 2025 mencapai Rp 674 juta justru memicu pertanyaan kritis dari Publik. Konflik ini semakin memanas ketika warga yang resah akibat wabah lalat justru mendapatkan jawaban berbelit dari pihak desa.

Berdasarkan data yang dihimpun, aliran dana dari Desa Gading ke BUMDes tercatat sebagai berikut:

· 2021: Rp 150.000.000
· 2022: Rp 100.000.000
· 2023: Rp 100.000.000
· 2024: Rp 100.000.000
· 2025: Rp 224.104.000 (dialokasikan untuk Ketahanan Pangan/Ketapang Rp 196.604.000 dan listrik sumur Sibel Rp 27.500.000)

Total suntikan modal yang masuk mencapai Rp 674.104.000. Namun, hingga kini, transparansi penggunaan dana tersebut masih menjadi misteri bagi warga.

Klaim BUMDes untuk Simpan Pinjam, Fakta di Lapangan Berbeda

Kepala Desa Gading, Puryanto, berulang kali disebut-sebut selalu mengalihkan pertanyaan kritis. “Semua berjalan lancar,” ujar kades dengan nada meyakinkan saat ditemui di kantornya. Rabu (17/6/2026). Ia bahkan mengklaim BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam untuk masyarakat .

Namun, Ketua BUMDes Gading, Sujiono, yang menjabat sejak 2021, justru memberikan fakta berbeda. Ia mengaku baru menjabat setelah almarhumah istri Kades sebelumnya mengemban amanah sebagai kepala desa.

Ketika diminta bukti transfer dari kas desa ke BUMDes, Sujiono hanya mampu menunjukkan bukti transfer tahun 2024 dan 2025. “Untuk bukti transfer 2021 hingga 2023 nanti saya kirim ke WA ,” ujar Sujiono dengan nada tertahan. Rabu (17/6/2026). Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar: ke mana larinya ratusan juta rupiah yang disalurkan pada tahun-tahun sebelumnya?

Polemik Lahan Sewa Kandang Milik Anak Kades

Bukan hanya soal bukti transfer yang belum transparan, polemik juga mencuat terkait lokasi usaha BUMDes yang berada di wilayah pemukiman warga Dukuh Tegalmulyo dan Camplangan. Banyak warga mengeluhkan teror ribuan lalat yang diduga berasal dari kandang ayam potong dan petelur milik BUMDes Gading .

Kades Puryanto dengan tegas membantah bahwa kandang ayam BUMDes menjadi sumber utama lalat. Ia bahkan menyebut ada banyak kandang ayam di Desa Gading. Namun, fakta menarik terungkap:

Kades Puryanto mengakui bahwa tempat usaha BUMDes tersebut adalah lahan sewa milik anaknya. “Soal harga sewa saya tidak tahu, itu urusan anaknya,” ujar Puryanto ketika dikonfirmasi.

Ironisnya, ketika dihadapkan pada pertanyaan tentang aset dan penyusutan, Kades mengaku tidak mengetahui detail aset yang disewa. “Kandang ini milik anak saya, untuk detailnya, yang paham anak saya,” tegasnya, seolah melepas tanggung jawab.

Lalat dari Kandang Lain? Warga Anggap Sia-sia

Menanggapi tudingan sebagai biang lalat, pihak BUMDes berkilah bahwa lalat mungkin berasal dari kandang lain, bukan dari kandang milik BUMDes. Namun, pernyataan ini sontak Publik semakin heran.

Salah satu warga menyatakan Bila lihat dari lokasi kandang petelur hanya berjarak 20 meter dari pemukiman warga, bahwa sebelum kandang BUMDes beroperasi, wabah lalat seperti ini tidak pernah terjadi. “Semenjak kandang ayam petelur itu ada, lalat baru timbul sebanyak ini. Sebelumnya ada kandang ayam potong, tapi lalatnya tidak seperti ini,” keluhnya .

Keterangan Kades yang blak-blakan tentang “Lahan sewa milik anak” dan “tidak tahu aset” justru memperkuat dugaan warga bahwa ada benturan kepentingan dalam pengelolaan BUMDes ini.

“Kami bukan sinisme dengan adanya usaha ayam petelur, Tapi kami anti ketidakjelasan. Uang desa dipakai untuk apa saja? Kok malah dana yang 2021-2023 tidak ada bukti transfer? Ini yang harus dijawab, dan kenyataannya ketua BUMDES baru saja memberi kabar tidak berani mengirim bukti transfer ke saya” tegas Djoni Sugara aktivis pemerhati pembangunan desa, Jumat (19/06/2026).

Menurut Djoni dengan bukti transfer yang tidak lengkap dan pernyataan Kades yang terkesan mengalihkan tanggung jawab, Publik kini menunggu langkah konkret.

“Jika tidak ada transparansi dalam waktu dekat, aksi massa ke Pemerintah Kabupaten Sragen pun telah diambang pintu, ” ucap Djoni dengan nada geram. (Tim)

• Sosok Eko Purnomo, Kades Humanis yang Buktikan Kepemimpinan Lewat Kinerja dan Ketahanan Pangan Desa
• Opini: SPPG Bukan Milik Tokoh Politik, Melainkan Program Negara yang Harus Dijaga Bersama
• Rp 200 Juta untuk Tiga Lumbung, Diduga Fiktif: LAPAAN RI Soroti Dugaan Penyimpangan Dana Desa
• Jangan Biarkan SPPG Menjadi Alat Kepentingan: Ketika Profesionalisme Kalah oleh Kedekatan
• Irigasi Wukirsawit Disorot, Aktivis: Jangan Sampai Anggaran Besar Berujung Pekerjaan Asal Jadi