Rakyat Beringas, Wakil Rakyat Menindas, Polisi Melindas Rakyat: Kacau Sudah, Apakah Ada Asing Ikut Menunggangi?

Tragedi tewasnya driver ojek online, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan DPR, Jakarta, seakan menjadi puncak dari drama politik jalanan yang semakin panas. Demo menolak tunjangan fantastis anggota DPR berujung ricuh, dan satu nyawa rakyat kecil melayang. Ironis, karena yang dipertanyakan sebenarnya sederhana: keadilan sosial dan akal sehat dalam kebijakan negara.

Publik pun bertanya-tanya, apakah negeri ini masih sehat demokrasi dan hukum tata kelolanya? Atau justru kita sedang digiring masuk ke pusaran anarki yang lebih dalam?

Rakyat Beringas: Jeritan yang Diabaikan

Ribuan orang turun ke jalan bukanlah sekadar aksi spontan. Demo besar selalu merupakan akumulasi rasa muak. Masyarakat—khususnya kaum pekerja kecil seperti driver ojol—sudah lama merasa dipinggirkan. Ketika DPR tetap ngotot menambah tunjangan, rakyat menafsirnya sebagai bentuk keserakahan politikus yang semakin jauh dari denyut nadi kehidupan rakyat.

Wajar jika amarah berubah beringas. Namun, apakah wajar pula jika rakyat kembali dijadikan tumbal bentrokan dengan aparat?

Wakil Rakyat Menindas: Legitimasi yang Tergerus

Anggota DPR seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat, bukan justru penyedot uang rakyat. Ketika demonstrasi menolak tunjangan meletus, sikap DPR lebih banyak defensif dan bersembunyi di balik tembok gedung parlemen. Bukannya berdialog, mereka justru membiarkan aparat menjadi tameng.

Akibatnya, legitimasi DPR semakin tergerus. Bagaimana rakyat bisa percaya, jika tuntutan sederhana justru berbalas gas air mata dan palu kebijakan yang menyakitkan?

Polisi Melindas Rakyat: Simbol Krisis Institusi

Peristiwa mobil Rantis melindas Affan Kurniawan menjadi luka baru dalam sejarah kelam relasi rakyat dengan aparat. Polisi—yang seharusnya menjadi pengayom—malah tercatat di mata publik sebagai institusi yang menimbulkan korban jiwa di tengah unjuk rasa.

Kapolri memang meminta maaf, tujuh anggota Brimob pun diamankan. Namun, publik terlanjur mencatat bahwa peristiwa ini bukan sekadar “kecelakaan”. Ia adalah simbol krisis institusi: ketika negara gagal melindungi rakyatnya, bahkan dari mereka yang dibayar oleh pajak rakyat sendiri.

Apakah Ada Asing Ikut Menunggangi?

Pertanyaan klasik pun mencuat: apakah kericuhan ini murni ekspresi rakyat, atau ada pihak asing yang menunggangi? Bukan tidak mungkin, sebab sejarah Indonesia pernah membuktikan, isu ekonomi dan politik selalu menjadi pintu masuk intervensi.

Namun, menuduh pihak asing semata hanya akan membuat kita lupa pada akar persoalan: kesenjangan, ketidakadilan, dan kerakusan elite politik dalam negeri sendiri. Asing mungkin saja ada, tetapi celah itu terbuka justru karena kebijakan domestik yang amburadul.

Jalan Tengah yang Terlupakan

Jika tragedi ini tidak segera direspons dengan solusi nyata, maka api perlawanan bisa semakin membesar. Rakyat butuh pemimpin yang mau mendengar, bukan sekadar mengumbar janji. DPR butuh refleksi moral, polisi butuh pembenahan kultur, dan pemerintah butuh keberanian menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Tanpa itu semua, jangan salahkan jika rakyat yang beringas akan berubah menjadi badai. Dan badai, sekali datang, tak peduli lagi siapa yang menindas atau siapa yang melindas.

Opini|Redaksi