Membuka Tirai Kebenaran

Kesbangpol Provinsi Jateng dan IPJT Adakan Seminar Dengan Tema “Etika Politik Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”

3 min read
Seminar Dengan Tema “Etika Politik Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”

Kesbangpol Provinsi Jateng dan IPJT Adakan Seminar Dengan Tema “Etika Politik Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”

LintasIndoNews.com | Salatiga –– Dalam upaya memberikan pendidikan dalam beretika politik di tengah-tengah masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan seminar dengan tema “Etika Pitik Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”

Seminar Dengan Tema “Etika Politik Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”

Kegiatan kali ini diadakan di Hotel Grand Wahid Salatiga, Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah.Kamis (27/6) Pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Hadir dalam acara Ahmad Rofai, Msi selaku Seminar Dengan Tema “Etika Politik Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”

Rentetan acara di mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila, dan do’a. Selanjutnya laporan penyelenggara Kabid Poldagri, sambutan Kepala Kesbangpol Provinsi Jateng, sambutan dari pihak IPJT dan AWPI.

Saat sambutan Kepala Kesbangpol Ahmad Rifai menyampaikan jika kegiatan ini sebagai etika dalam politik, agar masyarakat bisa ikut membangun Demokrasi, dan masyarakat bisa menjadi warga negara yang baik.

” Kita ikut andil dalam membangun demokrasi, dan hari ini adalah terakhir keputusan MK, di harapkan semua insan pers bisa memahami dan menangkap berita akurat, kita harus selalu mengikuti perkembangan keputusan di MK, “jelasnya.

Selanjutnya sambutan Bahrul Fawaid dari IPJT sekaligus Dosen Universitas Wali Songgo Semarang ini, dalam paparannya menyatakan dalam berdemokrasi Peran Pers sangatlah penting. Dia berpendapat masyaeakat sudah masuk dalam lingkaran Demokrasi, namun belum sepenuhnya memiliki etika dan budaya dalam berpolitik, nilai inti dari Demokrasi kata Bahrul sudahkan taat hukum dan tidak melanggar hukum?.

“Jika semisal kita melanggar lalu lintas sebagian masyarakat menginginkan Damai atau tidak? Jika Damai berarti melanggar hukum, jadi hal yang berbentuk suap adalah melanggar hukum, inilah budaya kita dalam sehari-hari, ” Urainya.

Lanjut Bahrul, dengan adanya media sosial jika dulu sebagai ajang silaturahmi sekarang menjadi ajang perpisahan hanya karena perbedaan, hingga ada istilah cebong dan kampret.

“Dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi, namun kata mereka adalah kepentingan, dan hak politik masyarakat adalah mempunyai hak bersuara dengan mengadakan demo, namun jika tidak diantisipasi oleh pemerintah akan banyak korban yang sampai meninggal dunia, ” terang dia.

Kemudian, Bahrul mengulas tentang peran serta Pers yang memiliki tugas mencerdaskan bangsa, mistik dan historis hanya sepotong-sepotong tidak menyeluruh secara utuh dan tidak melihat kontennya adalah tidak mendidik, tukasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum AWPI Nadyanto mengulas seputar kearifan lokal dalam berpolitik, mengatakan eksisnya organisasi Pers hanya kisaran 15 padahal ada 35 yang terdaftar. Dia juga menyatakan sejarah Pers tak lepas dari organisasi yang ada, dan IPJT pengurusnya juga masih ada saudara dengan AWPI, untuk itu Nadyanto sangat bangga dengan generasi milenial yang sudah memiliki gelar doktor.

“Trend di Indonesia sangat positif, saya salut dan bangga dengan pendidikan di Indonesia, untuk itu yang harus di sinergikan adalah Ilmu berpasangan dengan Agama, Tuhan selalu berpasangan dan iklas tidak iklas harus di terima, nilai lokal ukurannya adalah cahaya dan kegelapan yakni tatkala kita bisa memberi pencerahan dan jika kita jalankan kejahatan kita berjalan di dalam dimensi kegelapan, ” Ungkap Nadyanto.

Lanjut dia, dulu sebelum ada NKRI Negara kita berawal dari Kerajaan dan Kasultanan, belum ada UUD 45, yang ada hanya hukum adat. Namun menurut Nadyanto bangsa kita dulu bisa bersatu.

“Kekuatan bathin yang ada adalah cerminan budaya bangsa, ini adalah tanggung jawab yang sangat besar bukan hanya mengandalkan kecerdasan saja, ” cerah Nadyanto.

Kemudian sambutan salahsatu narasumber IPJT mengatakan jika organisasi Pers juga termasuk kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi, bangsa yang besar memiliki peran pendidikan dan pembangunan. Dia mengulas tentang rekrutmen, konsekwensi kebijakan nasional dan tradisi 5 tahunan, yang merupakan program turunan dari pemimpin sebelumnya.

“Sehingga muncul pemimpin incumbent yang maju lagi, dan bagaimana cara merekrut yang baik, sehingga muncul program-prigram plus hinggauncul politik identitas yang harus di hilangkan, ” uratnya.

“Jika Pers maju ke medan dengan senjata kamera dan tulisan akan sangat berperan dalam. Pembangunan, ” Pungkasnya.

Kemudian sambutan salahsatu narasumber IPJT Junaidi mengatakan jika organisasi Pers juga termasuk kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi, bangsa yang besar memiliki peran pendidikan dan pembangunan. Dia mengulas tentang rekrutmen, konsekwensi kebijakan nasional dan tradisi 5 tahunan, yang merupakan program turunan dari pemimpin sebelumnya.

“Sehingga muncul pemimpin incumbent yang maju lagi, dan bagaimana cara merekrut yang baik, sehingga muncul program-program plus hingga muncul politik identitas yang harus di hilangkan, jika Pers maju ke medan dengan senjata kamera dan tulisan akan sangat berperan dalam. Pembangunan, ” Pungkasnya

Sesi berikutnya, tanya jawab kepada narasumber dengan para peserta seminar dengan membedah seputar Pers dan tanggung jawabnya terhadap pembangunan.

Hingga diakhir acara, berjalan dengan baik dan lancar, dan diakhiri penutupan dari panitia. (Tim)

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.