STOP KORUPSI
Indonesia Primitif atau Dewasa dalam Demokrasi?, Antara Rakyat yang Menjual Suara dan Wakil Rakyat yang Membeli Kekuasaan, itulah fenomena yang terjadi di setiap kita melihat suguhan berita.
Setiap kali kita membaca berita tentang wakil rakyat yang diprotes, bupati yang didemo karena kebijakan, atau pejabat yang ditangkap karena praktik korupsi, refleks masyarakat biasanya sama: semua kesalahan ditimpakan pada pemegang jabatan. Wakil rakyat serakah, bupati rakus, pejabat kotor. Tetapi apakah sesederhana itu?
Jika kita jujur, demokrasi Indonesia sering berjalan dengan pola transaksional. Banyak rakyat masih mau menerima uang, sembako, atau janji pragmatis dari calon wakil rakyat. Pada saat pemilu, terang-benderang praktik politik uang seolah menjadi “ritual normal”. Padahal, di sinilah akar masalahnya. Rakyat yang menjual suaranya dengan imbalan sesaat sama saja sedang menandatangani kontrak tak tertulis: membolehkan wakilnya kelak “balik modal”.
Ketika kemudian wakil rakyat menuntut tunjangan lebih, atau pejabat mencari celah mengembalikan investasi politiknya, rakyat marah. Mereka turun ke jalan, menuding, memaki, bahkan menyebut wakilnya barbar. Padahal, apakah rakyat sendiri bersih dari praktik yang sama?
Di titik inilah pertanyaan besar muncul: apakah demokrasi kita sedang menuju kedewasaan, atau justru terjebak dalam pola primitif yang penuh barter dan suap?
Meritokrasi—yakni memilih pemimpin karena kapasitas, integritas, dan rekam jejak—menjadi sangat berat ditegakkan di Indonesia. Sebab sistem nilai di akar rumput belum sepenuhnya berpihak pada kejujuran dan kompetensi. Rakyat sering kali memilih “yang memberi” bukan “yang mampu”.
Maka, kritik terhadap pejabat publik tidak boleh berhenti pada permukaan. Tanggung jawab moral juga ada pada rakyat yang melanggengkan politik transaksional. Demokrasi sehat hanya bisa lahir jika rakyat berani menolak sogokan, dan wakil rakyat berani menjaga amanah.
Apakah Indonesia primitif? Tidak selalu. Tetapi demokrasi kita masih sering berjalan dengan logika primitif: siapa yang punya uang, dia yang berkuasa. Bar-bar? Ya, karena kebenaran dan etika sering dikalahkan oleh kepentingan praktis.
Mungkin sudah saatnya kita bercermin: jika wakil rakyat adalah cerminan rakyat, maka seberapa dewasa sebenarnya kita dalam berdemokrasi?
Opini|Redaksi
-
Ramai Keluhan Iuran Rp500 Ribu hingga Tabungan Siswa, MIN 1 Karanganyar Disorot: Kemenag Janji Cek Kebenarannya
JEJAK KASUS KARANGANYAR – Persoalan penghimpunan dana dari wali murid di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Karanganyar menjadi perhatian setelah muncul keluhan mengenai sejumlah iuran dan program keuangan yang melibatkan siswa. Keluhan tersebut mencuat melalui unggahan akun Facebook Arwa Zahra di grup Info Wong Karanganyar (IWK). Dalam unggahannya, Arwa menyoroti dugaan adanya iuran pembangunan ruang…
-
P3-TGAI Desa Pojok Tawangharjo Disorot, Pasangan Batu Retak hingga Plesteran Diduga Asal Jadi
JEJAK KASUS GROBOGAN – Pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Pojok, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, menjadi sorotan.Program yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut sejatinya diarahkan untuk meningkatkan fungsi jaringan irigasi sekaligus mendukung produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. BACA JUGA: Namun, hasil pantauan di lokasi pada Sabtu…
-
Dukungan Mengalir untuk Perjuangan Media Berwadah AKJII, Janter Suharti Sampaikan Apresiasi
KLATEN, Perjuangan insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik tidak selalu berjalan sendiri. Di tengah berbagai tantangan dunia media, dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan jurnalistik dan hubungan sosial kemasyarakatan. Baca Juga: Hal tersebut disampaikan Janter Suharti, pembina Sapu Jagad sekaligus bagian dari keluarga media yang berwadah di AKJII, saat menyampaikan…
-
Data Rakyat Dipertanyakan, Anggaran Negara Terus Bertambah: Saat Hak Dasar Warga Menanti Kepastian
OPINI JAKARTA — Tata kelola pemerintahan kembali menjadi sorotan ketika persoalan data kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terjawab, sementara kebutuhan anggaran untuk pemutakhiran data justru terus meningkat. BACA JUGA: Di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana negara mampu memastikan hak-hak dasar rakyat benar-benar terlindungi dan terpenuhi?Pembukaan UUD…
-
Karaton Surakarta dan Komisi Yudisial RI Perkuat Sinergi Budaya Hukum dan Etika Peradilan
JAKARTA — Karaton Surakarta Hadiningrat dan Komisi Yudisial Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam membangun budaya hukum yang berintegritas melalui penguatan nilai-nilai etika, kearifan lokal, serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat. BACA JUGA: Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Karaton Surakarta Hadiningrat dan Komisi Yudisial RI yang berlangsung…
-
Clorot NaDu Delight: Inovasi Kolaboratif Pengembangan Clorot dengan Topping Nangka dan Durian sebagai Sarana Penguatan Kepemimpinan dan Kewirausahaan
Oleh Tim Clorot NaDu Delight dan Wachid Pratomo Dalam rangka melestarikan kuliner tradisional dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Kelompok 3 melaksanakan kegiatan Projek Kepemimpinan “Clorot NaDu Delight”. Kegiatan ini bekerja sama dengan Asrama Mahasiswa Dewantara (ASMADEWA), Yogyakarta, di bawah bimbingan Dr. Wachid Pratomo, M.Pd. Melalui kolaborasi tersebut,…
- Ramai Keluhan Iuran Rp500 Ribu hingga Tabungan Siswa, MIN 1 Karanganyar Disorot: Kemenag Janji Cek Kebenarannya
- P3-TGAI Desa Pojok Tawangharjo Disorot, Pasangan Batu Retak hingga Plesteran Diduga Asal Jadi
- Dukungan Mengalir untuk Perjuangan Media Berwadah AKJII, Janter Suharti Sampaikan Apresiasi
- Data Rakyat Dipertanyakan, Anggaran Negara Terus Bertambah: Saat Hak Dasar Warga Menanti Kepastian
- Karaton Surakarta dan Komisi Yudisial RI Perkuat Sinergi Budaya Hukum dan Etika Peradilan
