TPP Lapas Purwodadi Bahas 47 Warga Binaan, Usulan Reintegrasi hingga Tamping Disetujui

18 Mei 2026BERANDA

TPP Lapas Purwodadi Bahas 47 Warga Binaan, Usulan Reintegrasi hingga Tamping Disetujui

LAPAS GROBOGAN

GROBOGAN, LINTASINDO.COM — Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sebagai bagian dari upaya optimalisasi pembinaan narapidana, Senin (18/5/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Ruang Kunjungan lapas setempat mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan diikuti sebanyak 47 warga binaan.

Sidang TPP merupakan tahapan penting dalam proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Melalui forum ini, dilakukan penilaian terhadap berbagai usulan program pembinaan dan reintegrasi sosial berdasarkan kelengkapan syarat administratif maupun substantif yang telah dipenuhi warga binaan.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Tim Pengamat Pemasyarakatan, antara lain Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP), Kepala Sub Seksi Portatib, Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan (Regbimkemas), Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja (Giatja), serta para Kepala Regu Pengamanan (Karupam).

Dalam sidang, sejumlah agenda dibahas secara komprehensif, meliputi usulan program reintegrasi narapidana, penunjukan tamping dan pekerja, pemindahan narapidana, hingga pemberhentian tamping.

Berdasarkan hasil sidang, usulan program reintegrasi narapidana dinyatakan disetujui karena telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Usulan penunjukan tamping dan pekerja juga disetujui guna mendukung kelancaran program pembinaan di dalam lapas.

Sementara itu, usulan pemberhentian tamping turut disetujui. Keputusan tersebut diambil setelah yang bersangkutan dinilai melanggar tata tertib serta tidak mampu menjalankan tugas sesuai arahan petugas.

Kepala Lapas Kelas IIB Purwodadi, Erik Murdiyanto, menegaskan bahwa Sidang TPP memiliki peran strategis dalam memastikan proses pembinaan berjalan sesuai regulasi.

“Sidang TPP menjadi instrumen penting untuk menjamin setiap program pembinaan berjalan objektif, terukur, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui mekanisme tersebut diharapkan warga binaan dapat memperoleh hak pembinaan secara optimal sekaligus mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif tanpa kendala berarti.

Ali Grobogan

Rian Derasta