STOP KORUPSI
Indonesia Primitif atau Dewasa dalam Demokrasi?, Antara Rakyat yang Menjual Suara dan Wakil Rakyat yang Membeli Kekuasaan, itulah fenomena yang terjadi di setiap kita melihat suguhan berita.
Setiap kali kita membaca berita tentang wakil rakyat yang diprotes, bupati yang didemo karena kebijakan, atau pejabat yang ditangkap karena praktik korupsi, refleks masyarakat biasanya sama: semua kesalahan ditimpakan pada pemegang jabatan. Wakil rakyat serakah, bupati rakus, pejabat kotor. Tetapi apakah sesederhana itu?
Jika kita jujur, demokrasi Indonesia sering berjalan dengan pola transaksional. Banyak rakyat masih mau menerima uang, sembako, atau janji pragmatis dari calon wakil rakyat. Pada saat pemilu, terang-benderang praktik politik uang seolah menjadi “ritual normal”. Padahal, di sinilah akar masalahnya. Rakyat yang menjual suaranya dengan imbalan sesaat sama saja sedang menandatangani kontrak tak tertulis: membolehkan wakilnya kelak “balik modal”.
Ketika kemudian wakil rakyat menuntut tunjangan lebih, atau pejabat mencari celah mengembalikan investasi politiknya, rakyat marah. Mereka turun ke jalan, menuding, memaki, bahkan menyebut wakilnya barbar. Padahal, apakah rakyat sendiri bersih dari praktik yang sama?
Di titik inilah pertanyaan besar muncul: apakah demokrasi kita sedang menuju kedewasaan, atau justru terjebak dalam pola primitif yang penuh barter dan suap?
Meritokrasi—yakni memilih pemimpin karena kapasitas, integritas, dan rekam jejak—menjadi sangat berat ditegakkan di Indonesia. Sebab sistem nilai di akar rumput belum sepenuhnya berpihak pada kejujuran dan kompetensi. Rakyat sering kali memilih “yang memberi” bukan “yang mampu”.
Maka, kritik terhadap pejabat publik tidak boleh berhenti pada permukaan. Tanggung jawab moral juga ada pada rakyat yang melanggengkan politik transaksional. Demokrasi sehat hanya bisa lahir jika rakyat berani menolak sogokan, dan wakil rakyat berani menjaga amanah.
Apakah Indonesia primitif? Tidak selalu. Tetapi demokrasi kita masih sering berjalan dengan logika primitif: siapa yang punya uang, dia yang berkuasa. Bar-bar? Ya, karena kebenaran dan etika sering dikalahkan oleh kepentingan praktis.
Mungkin sudah saatnya kita bercermin: jika wakil rakyat adalah cerminan rakyat, maka seberapa dewasa sebenarnya kita dalam berdemokrasi?
Opini|Redaksi
-
MBG Jangan Hanya Mengenyangkan Perut, Tetapi Harus Menghidupkan Ekonomi Rakyat
OPINI oleh: Sugeng Rianto Pemerhati Kebijakan Publik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, keberhasilan sebuah program tidak semata-mata diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, melainkan juga dari sejauh mana program tersebut mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitarnya. Apabila…
-
Jangan Biarkan Program Irigasi Menjadi Proyek Formalitas, Kepala Desa Jangan Intervensi
OPINI oleh: S. Rianto Pemerhati Kebijakan Publik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1776/KPTS/Mn/2026 sejatinya bukan sekadar proyek pembangunan saluran air. Program ini merupakan instrumen strategis negara untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat kelembagaan petani melalui Perkumpulan Petani Pemakai…
-
Era Prabowo Menuntut Mutu, Bukan Proyek Asal Jadi Apalagi Jika Ada Oknum Yang Memback Up
Oleh: Djoni Sugara, Ketua Tim Investigasi LAPAAN RI OPINI, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa setiap rupiah uang negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas. Pesan itu sederhana, tetapi memiliki makna mendalam: tidak boleh ada lagi proyek yang dikerjakan sekadar menggugurkan kewajiban administrasi. Karena itu, ketika publik masih menemukan dugaan…
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Tahan SHM, ED Sang Rentenir Warga Kwangen Gemolong Resmi Dilaporkan ke Polisi
JEJAK KASUS SRAGEN – Dugaan praktik pemerasan berkedok utang-piutang yang berujung pada penahanan Sertifikat Hak Milik (SHM) kini memasuki proses hukum. Seorang warga berinisial ED, warga Desa Kwangen, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, resmi dilaporkan ke Polsek Gemolong atas dugaan tindak pidana pemerasan, penggelapan, perbuatan curang, hingga praktik rentenir. Laporan tersebut diajukan pada Senin (13/7/2026) oleh…
-
Gotong Royong Mengalir untuk Pembangunan Ponpes SAPU JAGAD Gemolong, Puluhan Relawan dan Donatur Ambil Bagian
KLATEN, Lintasindonews.com – Semangat gotong royong terus mengiringi proses pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) SAPU JAGAD yang berlokasi di Gemolong, Kabupaten Sragen. Bantuan dari para relawan dan donatur terus berdatangan dalam berbagai bentuk, mulai dari material bangunan seperti pasir, semen, hingga dukungan lainnya guna mempercepat penyelesaian pembangunan pondok pesantren. Baca juga: Panitia pembangunan menyampaikan apresiasi kepada…
- MBG Jangan Hanya Mengenyangkan Perut, Tetapi Harus Menghidupkan Ekonomi Rakyat
- Jangan Biarkan Program Irigasi Menjadi Proyek Formalitas, Kepala Desa Jangan Intervensi
- Era Prabowo Menuntut Mutu, Bukan Proyek Asal Jadi Apalagi Jika Ada Oknum Yang Memback Up
- 25 Ribu Jamaah Thoriqoh Shiddiqiyyah Padati Gedung Dewi Sri Purwodadi, KH Muchtar Mu’thi Tekankan Jaga NKRI dan Perdalam Ilmu Agama
- Diduga Lakukan Pemerasan hingga Tahan SHM, ED Sang Rentenir Warga Kwangen Gemolong Resmi Dilaporkan ke Polisi
