👁️Opini|Redaksi
✍️ Editor|Rian Derasta
Jurnalisme hari ini sedang dalam krisis paling eksistensial. Bukan sekadar tantangan teknologi atau persaingan algoritma media sosial. Tapi lebih dalam: soal uang, soal kuasa, dan soal siapa yang memegang kendali atas ruang redaksi.
Media massa, yang dulu dikenal sebagai pilar keempat demokrasi, kini goyah di antara dua kutub: kepentingan bisnis dan tekanan politik. Banyak redaksi kehilangan suara karena terlalu sibuk mencari iklan, atau lebih tepatnya—menyambung hidup dari iklan. Ketika iklan datang dari negara, BUMN, atau politisi berkantong tebal, maka jangan heran jika tajuk berita jadi tidak lagi menggigit.
Persoalan ini bukan hanya tentang media kecil. Bahkan media mainstream sekalipun —semuanya kena imbas. Ada yang memilih bertahan dengan menjual idealisme, ada pula yang bertahan dengan menjual “klik”.
Yang jadi korban? Para jurnalis itu sendiri.
Gaji dipotong, status kerja tak jelas, bahkan tak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan beralih profesi jadi content creator demi bertahan hidup. Mereka disebut precariat—kelas pekerja tanpa jaminan sosial dan masa depan.
Lalu publik disuruh percaya bahwa media masih netral?
Yang tidak kita sadari, krisis ini juga lahir dari kita, para pembaca dan penonton yang lebih tergiur dengan judul clickbait ketimbang laporan investigatif. Kita lebih cepat menyebarkan hoaks ketimbang membayar langganan berita yang benar. Kita ingin media yang jujur, tapi tak mau ikut menjaga kelangsungan mereka.
Tapi apakah semua media sama? Tidak. Masih ada media yang bertahan menjaga integritas, meski harus jalan pelan lewat donasi publik.
Apa solusinya?
✔️ Media harus jujur soal sumber uangnya.
✔️ Pemerintah perlu bikin media pluralism fund, bukan hanya bansos untuk stasiun TV.
✔️ Dan kita, sebagai publik, harus mulai sadar: kalau berita itu penting, maka harus ada yang bayar—dan seharusnya bukan dari penguasa.
Karena kalau media dikendalikan uang, maka suara kebenaran hanya akan jadi bisikan yang tak terdengar.
