Oleh Ali Rukamto Lintasindonews.com
Indonesia akan memasuki usia 80 tahun kemerdekaan pada Minggu Legi, 17 Agustus 2025. Di setiap sudut kota hingga desa, masyarakat tampak sibuk memasang bendera merah putih, umbul-umbul, dan ornamen khas kemerdekaan. Secara kasat mata, suasana tampak semarak, meriah, dan membanggakan.
Namun di balik gegap gempita perayaan, terselip ironi yang menyayat hati: Apakah bangsa ini benar-benar merdeka? Ataukah hanya merdeka secara simbolik namun terjajah dalam praktik dan kebijakan?
Baca juga: Carut-Marut Tata Pemerintahan Grobogan: Antara Maladministrasi dan Potensi Pelanggaran Hukum
Kemerdekaan Simbolik vs Kenyataan Pahit
Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta adalah tonggak sejarah kemerdekaan bangsa dari belenggu penjajahan. Tapi 80 tahun berselang, kemerdekaan itu terasa semu.
Tahun 2025 yang seharusnya menjadi kado manis perayaan kemerdekaan justru dibalut dengan berbagai kegaduhan nasional, mulai dari kasus korupsi pejabat tinggi pendidikan, retaknya solidaritas anak bangsa, hingga merosotnya integritas elit pusat dan daerah.
Menteri Pendidikan yang telah purna tugas justru terseret-seret dalam panggilan KPK. Ini bukan hanya merusak citra institusi pendidikan, tetapi menghancurkan moral dan semangat “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana amanat konstitusi.
Politik Pecah Belah dan Kepentingan Elit
Hari ini, sesama anak bangsa saling curiga, saling membela kelompok masing-masing atas nama dukungan politik. Elit daerah ikut larut dalam polarisasi: kebijakan kepala daerah yang serampangan hingga wakil rakyat yang lebih sibuk mengamankan “pokir” dibanding menyuarakan jeritan rakyat.
Rakyat dibuat bingung, dijadikan alat, dan diposisikan sebagai objek, bukan subjek kedaulatan.
BOYOLALI: Dulu Beli Buku Sekolah Itu “Wajar”, Kini Dianggap Pungli—Sedang Sakit Apa?
Kesejahteraan: Mimpi yang Semakin Jauh
Padahal jelas, dalam Pembukaan UUD 1945, negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tapi faktanya:
Pendidikan makin mahal
Lapangan kerja semakin sempit
UMKM terseok-seok di tengah kompetisi yang tak adil
Pupuk langka dan mahal
Harga panen petani tanpa kepastian
Rakyat bukan hanya menderita, tetapi dibuat terbiasa menderita.
Pemimpin dan Sumpah yang Dikhianati
Pemimpin dan wakil rakyat seharusnya pelaksana amanat penderitaan rakyat. Tapi mereka justru lebih sibuk mengamankan posisi dan menumpuk keuntungan. Janji kampanye dilupakan, sumpah jabatan diabaikan.
Lalu, untuk siapa sejatinya negara ini berdiri?
“Harapan dan Renungan”
Di tengah semua kekacauan ini, rakyat tetap memasang bendera, tetap menyanyikan lagu kebangsaan, tetap ikut lomba agustusan. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka masih mencintai Indonesia.
Yang dipertanyakan bukan rasa cinta rakyat pada bangsa, tapi:
Masihkah negara mencintai rakyatnya?
Editor|Rian Derasta
- Semangat Berbagi di Idul Adha, Muhammadiyah Purwakarta Sembelih 3 Sapi dan 5 Kambing untuk Masyarakat
- Tirakatan Hari Jadi Sragen ke-280 di Krapyak Berlangsung Khidmat, Warga Perkuat Semangat Guyub dan Nasionalisme
- Perkuat Jiwa Nasionalisme, Kodim 0725/Sragen Gelar Pembinaan Bela Negara dan Outbound Kebersamaan
- Panti MARHAINIS Diresmikan, KBM Karanganyar Target Bentuk Jaringan Hingga Tingkat RT/RW
- Bhikkhu Thudong IWFP 2026 Tiba di Klaten, Ribuan Warga Sambut Perjalanan Damai Menuju Borobudur
