Ratusan Petani Tebu Blora Tumpahkan Tebu di Depan PG GMM, Tagih Janji Bulog dan Desak Pabrik Kembali Beroperasi.

BERITA BLORA

BLORA. Ratusan petani tebu yang tergabung dalam Paguyuban Petani Tebu Blora, APTRI, dan Front Blora Selatan (FBS) menggelar aksi “Tumpah Tebu Menagih Janji Bulog Jilid 2” di depan Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM), Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Senin (1/6/2026).

Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 08.35 WIB hingga 12.30 WIB tersebut, massa yang berjumlah sekitar 100 orang menumpahkan tebu sebagai simbol kekecewaan terhadap belum adanya kepastian operasional PG GMM pada musim giling tahun 2026 serta belum terealisasinya komitmen penyerapan tebu petani yang sebelumnya disampaikan oleh pihak Bulog

• Solidaritas untuk AKJII, Berbagai Elemen Masyarakat Gotong Royong Sukseskan Rapat Pleno di Klaten
• Kirab Pusaka Malam 1 Suro Keraton Surakarta Digelar atas Dawuh PB XIV, Masyarakat Diajak Jaga Kesakralan Tradisi
• Setengah Miliar untuk Wisata Desa Wonosegoro, Nol Rupiah untuk PAD? Kasus ini Sudah Masuk Ranah APH, Lantas Kenapa Berhenti?
• Dandim Klaten Tinjau Koperasi Merah Putih di Mireng, 238 Titik Rampung dan 90 Sudah Beroperasi
• Mengawal Demokrasi dari Sragen: Pleno Pertama AKJII di Markas Sapu Jagad Berjalan Lancar

Koordinator aksi, Exi Agus Wijaya, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk perjuangan petani untuk memperoleh kepastian atas hasil panen yang selama berbulan-bulan telah mereka usahakan.

“Hari ini kami menunjukkan bahwa petani tebu tidak sendiri. Ada mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang mendukung perjuangan petani. Kami menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Musuh kami bukan aparat, melainkan kebijakan yang tidak berpihak kepada petani,” tegasnya dalam orasi.

Tuntut PG GMM Kembali Giling Tahun 2026, Dalam aksi tersebut, petani menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu meminta PG GMM kembali beroperasi dan melakukan giling pada tahun 2026, mendesak perombakan manajemen perusahaan, serta meminta pemerintah membuka opsi pelepasan pengelolaan kepada pihak swasta apabila Bulog dinilai tidak mampu mengelola pabrik secara optimal.

Menurut petani, berhentinya operasional PG GMM bukan hanya berdampak pada petani tebu, tetapi juga mengancam mata pencaharian ribuan masyarakat yang bergantung pada sektor pergulaan.

“Yang terdampak bukan hanya petani. Ada buruh tebang, sopir angkutan tebu, pekerja bongkar muat, pedagang kecil hingga warung-warung rakyat yang selama ini hidup dari perputaran ekonomi tebu,” ujar Anton Sudibyo, Ketua Paguyuban Petani Tebu Blora.

Ia menyebut para petani kini menghadapi ketidakpastian karena hasil panen yang akan memasuki masa tebang belum memiliki kepastian pasar maupun penyerapan.

“Petani sudah berjuang dari awal tanam hingga panen. Namun sampai sekarang belum ada kepastian. Banyak petani harus membayar pinjaman bank, biaya sekolah anak, dan kebutuhan keluarga. Jika kondisi ini terus berlarut, maka petani akan menjadi pihak yang paling dirugikan,” katanya.

Kritik Keras terhadap Bulog
Dalam aksi tersebut, sejumlah spanduk bernada kritik dibentangkan massa, di antaranya bertuliskan “Aksi Tumpah Tebu Menagih Janji Dirut Bulog”, “Bulog Tidak Pro Petani Tebu”, hingga “GMM Ora Giling, Petani Tebu Guling, Utang BRI Nglinding”.

Massa menilai Bulog belum merealisasikan komitmen yang pernah disampaikan terkait penyerapan hasil panen tebu petani Blora.

Hairul Anwar selaku Humas Aksi menyatakan bahwa petani merasa kecewa karena berbagai aspirasi yang telah disampaikan hingga ke tingkat pusat belum mendapatkan tindak lanjut yang nyata.

“Kami hanya meminta janji yang pernah disampaikan untuk ditepati. Petani tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Kami berharap pemerintah hadir dan memberikan solusi yang nyata,” ujarnya.

Dialog dengan Manajemen PG GMM. Usai berorasi, perwakilan petani melakukan dialog dan klarifikasi dengan manajemen PG GMM terkait penanganan hasil panen tebu tahun 2026.

Dalam pertemuan tersebut, pihak petani mempertanyakan belum terealisasinya penyerapan tebu yang dijanjikan serta meminta langkah konkret yang akan dilakukan perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasional PG GMM, Andin, menjelaskan bahwa perusahaan telah membentuk tim khusus untuk mengantisipasi penyerapan tebu petani dan mencari solusi distribusi ke sejumlah pabrik gula lain di sekitar Blora.

Menurutnya, usulan tersebut telah disampaikan kepada pihak BUMN dan saat ini masih menunggu persetujuan dari tingkat pusat.
“Kami sudah membentuk tim penanganan khusus dan sedang menunggu persetujuan dokumen dari pusat. Kami berharap keputusan dapat segera keluar dalam waktu dekat,” jelasnya.

Meski demikian, pihak manajemen menegaskan bahwa keputusan akhir terkait penyerapan tebu maupun operasional pabrik masih memerlukan evaluasi dan persetujuan dari tingkat pusat sehingga belum dapat diputuskan secara langsung di tingkat perusahaan.

Surat Terbuka untuk Presiden
Puncak aksi ditandai dengan pembacaan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam surat tersebut, petani meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap nasib PG GMM Todana dan ribuan petani tebu Blora yang terdampak.
Petani menilai tutupnya PG GMM tidak hanya menjadi persoalan bisnis, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pedesaan.
“Petani tidak meminta belas kasihan. Petani hanya meminta keadilan. Kami ingin hasil kerja keras kami dihargai dan masa depan keluarga petani tidak dikorbankan oleh persoalan yang berada di luar kemampuan kami,” demikian salah satu kutipan dalam surat terbuka tersebut.

Petani juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi PG GMM, menjamin penyerapan hasil panen secara layak, serta menyusun langkah penyelamatan sektor pergulaan rakyat di Kabupaten Blora.

Potensi Aksi Lanjutan
Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan petani menyatakan bahwa apabila aspirasi mereka tidak mendapatkan respons yang jelas, maka mereka berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional dengan mendatangi DPR RI dan Istana Presiden di Jakarta.
Aksi yang berlangsung selama hampir empat jam tersebut berakhir dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif dengan pengamanan dari aparat gabungan TNI-Polri serta instansi terkait.

Namun demikian, ketidakpastian mengenai operasional PG GMM dan penyerapan hasil panen tebu masih menjadi persoalan utama yang menunggu keputusan pemerintah dan pihak terkait dalam waktu dekat.

Penulis : Herwanto